Jokowi soal Istri Personel TNI-Polri Undang Penceramah Radikal: Tentara dan Polisi Tidak Bisa Begitu
Jokowi soal Istri Personel TNI-Polri Undang Penceramah Radikal: Tentara dan Polisi Tidak Bisa Begitu
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada istri ketimbang personel TNI-Polri akan tidak mengatasnamakan demokrasi saat mengundang penceramah radikal ekstra dalam pengajian.
Demikian Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kedalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri hadapan Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga patut sama. Enggak bisa, atas saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu akan lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.
“Sekali lagi, demi tentara, demi polisi, tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dengan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati,” tambah Jokowi.
Baca Juga: Ini Isi Pembicaraan Gibran lagi Jokowi Saat Melayat Miyono akan Solo
Presiden Jokowi lebih lanjut pun mengingatkan, kedisiplinan personel TNI dan Polri sangat berbantah demi kedisiplinan masyarakat sipil.
Menurutnya, dempet tubuh TNI dan Polri tidak ada adapun namanya demokrasi seperti halnya dempet sipil.
“Berbicara maluput demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa agak ke arah kedisiplinan nasional,” kata Jokowi.
Tidak saja mengkritisi soal istri personel TNI-Polri adapun mengundang penceramah radikal dempet dalam kegiatan pengajian.
Presiden Jokowi lagi merespons soal adanya pembicaraan personel TNI-Polri dalam grup-grup Whatsapp yang tidak setuju demi langkah pemerintah soal Ibu Kota Negara.
Padahal, kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah selanjutnya mendapatkan persepakatan ketimbang DPR RI.
Baca Juga: Jokowi Didesak Segera Respons Wacana Penundaan Pemilu 2024 berdasarkan Akhiri Kegaduhan
"Hati-hati kalau seperti itu diperbuntukkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR,” ujar Jokowi.
“Kalau dempet terdalam disiplin TNI/Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau dempet sipil, silakan. Hati hati. Dimulai ketimbang hal-hal kecil, nanti memerankan leluasa, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI/Polri itu berjarak dengan sipil beserta dibatasi sama aturan pimpinan,” tambah Presiden.
